LpIh-indonesia.com, Kota Mamuju (Sulbar) – Bupati Mamuju, Habsi Wahid, angkat bicara terkait penjarahan bantuan logistik untuk korban gempa oleh warga di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju pada Selasa (19/1) sore.
Habsi menilai kericuhan terjadi karena warga tidak sabar untuk mendapatkan bantuan logistik tersebut.
“Masyarakat ingin cepat dilayani, di lain pihak kita juga di posko memberikan pelayanan sekian banyak orang yang belum bisa tersalurkan semua. Karena masyarakat ingin mau cepat, mungkin karena itu sehingga ada terjadi penjarahan kemarin,” kata Habsi, Rabu (20/1).
Menurut dia, awalnya warga yang ingin mendapatkan bantuan logistik harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk pemerataan penyaluran bantuan kepada warga.
“Awalnya memang, setelah kita melihat pelayanan memperlambat, maka kita tiadakan (fotokopi KK) itu,” ujarnya.
Habsi meminta masyarakat untuk bersabar menerima musibah gempa bumi yang meluluhlantakkan sejumlah bangunan dan rumah warga di Mamuju.
“Mari kita semua merasa prihatin atas kondisi saat ini. Kita bisa lebih mendesain diri kita sehingga dengan demikian tidak ada suatu upaya mendiskreditkan di tengah-tengah kondisi saat ini,” ucapnya.
Muhammad Basri, salah seorang warga mengatakan, kericuhan pembagian logistik bantuan untuk korban gempa di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju disebabkan karena pelayanan berbelit-belit. Sementara warga sudah sangat membutuhkan makanan akibat banuan yang tidak merata.
“Belum lagi warga harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bantuan logistik,” ujarnya.
Sebelumnya, viral video penjarahan bantuan logistik di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju. Warga yang tidak sabar merangsek masuk mengambil sendiri logistik bantuan dan memicu terjadinya kericuhan.(AS/Wal)